Pemerintah Gagal Melindungi ABK Perikanan Indonesia


Mayodo.id-Jakarta, 13 Juli 2020, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) telah bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi buruh migran indonesia dan keluarganya . SBMI menentang perbudakan, pemerasan dan perdagangan orang. Organisasi buruh migran ini juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi bagi buruh migran dan keluarganya. SBMI juga mendukung penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, non-diskriminasi serta membangun persaudaraan dan solidaritas gerakan sosial, baik di tingkat nasional, regional dan internasional.
SBMI telah melakukan kerja-kerja penanganan kasus yang dialami oleh buruh migran, baik di sektor darat dan laut. Hariyanto, Ketua Umum SBMI, mengungkap realitas data yang selama ini ditangani. “Berdasarkan pendokumentasian aduan, sejak tahun 2010 sampai dengan 2019, trennya cenderung meningkat,” jelas Hari.

Terjadi peningkatan rata-rata sebesar 55,3 persen setiap tahunnya. Peningkatan aduan tertinggi terjadi di tahun 2016 sebesar 491 kasus dan 2019 sebanyak 640 kasus. Total aduan yang didokumentasikan sebanyak 2.456 kasus. Secara umum, terdapat 3 kelompok yang paling rentan mengalami eksploitasi, perbudakan dan diskriminasi, yaitu Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebesar 60,38 persen (1.483 kasus); Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan sebesar 10,46 persen (257 kasus); dan Pengantin Pesanan sebesar 1,1 persen (27 kasus). Adapun sebesar 28,06 persen aduan (689 kasus) berasal dari sektor lainnya. Demikian dijelaskan lebih lanjut oleh Hari dalam gelar aksi yang berlangsung Lobi Gedung nusantara I DPR-RI Jakarta.

Khusus terkait dengan kasus ABK, investigasi SBMI dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengungkap penyebaran asal ABK perikanan yang diberangkatkan ke luar negeri. Sebagian besar ABK perikanan berasal dari Pulau Jawa, lalu diikuti oleh Sumatera, Indonesia bagian Timur dan Kalimantan. Proses pemberangkatan ABK perikanan ini dipusatkan di wilayah pantai utara Jawa Tengah. “SBMI “juga menemukan pola proses penempatan yang terpusat di Jawa Tengah,” ujar Hariyanto , Ketua Umum SBMI. Adapun tujuan utama penempatan adalah di kapal-kapal ikan Taiwan dan Cina.
ABK Perikanan Indonesia termasuk kelompok pekerja yang paling rentan menjadi korban perbudakan modern atau perdagangan orang (trafficking) karena kondisi kerja yang buruk, ruang gerak, akses, dan kontrol sangat terbatas, hal ini yang menyebabkan kerentanan ABK Perikanan Bekerja di atas kapal sangat tinggi. Merujuk pada laporan investigasi SBMI dan Greenpeace (maret 2020), “JERATAN BISNIS KOTOR PERBUDAKAN MODERN DI LAUT” ABK Perikanan Indonesia mengalami 11 indikator ILO kerja paksa.

Baca Juga  FKPPI Wonosobo Tabur Bunga Di TMP Wirapati

Sebenarnya pemerintah Indonesia sudah memiliki Undang Undang yang cukup maju untuk melindungi ABK, yaitu Undang Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang tidak dimiliki oleh aturan sebelumnya yaitu Undang Undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan TKI di Luar Negeri. Revisi Undang Undang ini mengatur secara khusus pelindungan ABK, hal ini tercantum dalam pasal 4 huruf (c) yang berbunyi, Pekerja migran indonesia meliputi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, kemudian pasal 64 memadatkan penerbitan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang harus diselesaikan sampai tanggal 22 November 2019, yaitu 2 tahun sejak diterbitkannya UU PPMI (mandat pasal 90 UU PPMI).

Pada 15 April 2019, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden No 11 tahun 2019, yang memerintahkan pembahasan Penempatan dan Pelindungan ABK. Seharusnya dengan Keppres tersebut Kementerian Ketenagakerjaan meleading Kementerian/Lembaga bisa merampungkan tugasnya. Sayangnya perangkat aturan ini masih tidak cukup kuat untuk mengeksekusi.

Sejak viralnya berita MBC News tentang 3 ABK Long Xin 629 dilarung pada 6 Mei 2020, Kementerian Ketenagakerjaan melalui berbagai diskusi zoom meeting menghembuskan angin segar bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelindungan ABK akan segera diterbitkan, dari yang awalnya mandek di Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham sudah bergeser ke Sekretariat Negara, dan tinggal menunggu penandatanganan dari Presiden.

Untuk memastikan hal tersebut, SBMI telah mengirimkan surat keterbukaan informasi publik kepada Sekretariat Negara pada tanggal 3 Juni 2020, untuk menanyakan kapan disahkannya RPP tersebut, hingga saat ini belum juga mendapatkan jawaban. Angin segar tidak lagi berhembus. RPP Pelindungan ABK itu belum juga disahkan.

Sampai kapan lagi ABK Perikanan akan menunggu, sementara setelah kasus pelarungan itu, korban yang meninggal terus bertambah. Harus berapa lagi nyawa yang dikorbankan agar RPP itu disahkan? sementara mandat konstitusi bagi pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Baca Juga  Indonesia Gaungkan New Normal, Kabupaten Wonosobo Bersiap

Pemerintah telah gagal dalam menerbitkan Peraturan Pelaksana sesuai dengan Pasal 90 yang berbunyi “ Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundang kan”.

Dampak dari ketidak pastian penerbitan Peraturan Pelaksana ini mengakibatkan para Buruh Migran di sektor ABK Perikanan Indonesia tereksploitasi, tanpa jaminan pelindungan dari negara.

Oleh karena itu, SBMI menuntut :
1. DPR RI agar mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan ABK Indonesia;
2. DPR RI agar memonitoring perkembangan RPP Pelindungan ABK di Sekretariat Negara;
3. DPR RI untuk mengaktifkan dan mengefektifkan kembali Timwas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk mengawasi implementasi Undang Undang No 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. DPR RI harus memastikan agar pemerintah hanya menempatkan BMI dan ABK ke negara yang memiliki Bilateral agreement yang melindungi WNI / ABK Indonesia.
SELESAI

#SaveABKPerikananIndonesia
#DPR_RI
#SaveSBMI
#SBMI
#ABK

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close