Meski CORONA, Aksi Peringatan Hari Buruh Tanggal 1 Mei ini tetap Berjalan, Ini yang berbeda!

MAYODO.ID-Virus Corona yang merebak di seluruh penjuru tanah air adalah musibah bagi semua orang, namun niatan untuk memperingati hari buruh internasional yang diperingati setiap tahunnnya tidak surut bagi mereka aktivis dan para buruh. rencana aksi pada tanggal 1 mei yang biasa disebut dengan mayday tetap dilaksanakan.

Yang berbeda dalam pelaksanaan mayday kali ini akan memanfaatkan media komunikasi online, karena kesadaran akan bahaya penularan covis-19 pada saat banyak orang berkumpul dengan tujuan apapun.

Tolak omnibus law, stop pemutusan hubungan kerja (PHK), dan liburkan buruh dengan upah dan tunjangan hari raya (THR) 100 persen, adalah issu yang menjadi tema aksi mayday tahun 2020 ini hal tersebut disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Kampanye dalam moment mayday ini akan dilaksanakane di media sosial itu untuk menyuarakan tiga isu May Day tersebut.

Said Iqbal
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

“KSPI juga akan melakukan pemasangan spanduk di perusahaan dan tempat-tempat strategis terkait dengan tiga isu di atas. Termasuk seruan dan ajakan agar masyarakat bersama-sama memerangi Covid-19,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2020).

Perlu diketahui, melihat banyaknya kritik dan penolakan buruh, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun menyatakan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.​

Apresiasi disampaikan oleh Said atas langkah Jokowi tersebut. Namun dia menegaskan bahwa buruh tetap akan menolak omnibus law selama masih ada draft klaster ketenagakerjaan yang lama.

“Langkah berikutnya, kami memohon presiden men-drop klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini Said menyatakan lebih setuju jika draft klaster ketenagakerjaan dibuatkan yang baru namun terdapat keterlibatan dari semua pemangku kebijakandalam bentuk Tim Perumus draft baru klaster ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Tim itu terdiri dari serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah.

Baca Juga  Jelang Lebaran, Harga Kebutuhan Pokok Melonjak

tidak hanya itu buruh juga ingin menyuarakan agar tidak ada lagi PHK selama pandemi corona, seperti yang banyak terjadi selama ini selama masa pandemi ini berlangsung.

“Perusahaan yang melakukan PHK harus diaudit oleh akuntan publik. Untuk melihat apakah benar-benar rugi atau menjadikan alasan pandemi untuk memecat buruh,” desak Said Iqbal.

Lebih lanjut kata Said, meski di daerah mereka telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak buruh yang masih bekerja. Akibatnya, tidak sedikit buruh yang kebanyakan para pekerja pabrik pun terpapar Covid-19. Tidak sedikit pula diantara mereka yang meninggal dunia.

“Oleh karena itu, KSPI mendesak agar perusahaan segera meliburkan buruh dengan tetap membayar upah dan THR penuh, agar daya beli buruh dan masyarakat tetap terjaga. Jangan THR dibayar mencicil. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar buruh tidak terpapar virus corona,” pungkas Said Iqbal.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close