Ketersediaan Kepokmas di Wonosobo Aman Sampai 3 Bulan Ke Depan

Ketersediaan komoditas kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dipastikan aman sampai 3 bulan ke depan. Sejauh ini, distribusi logistik kepokmas mulai dari yang ada di Gudang Bulog Sawangan, distributor, sampai ke tingkat pedagang-pedagang di Wonosobo berjalan lancar dan tidak ada kelangkaan.

“Ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Wonosobo aman, bahkan sampai 3 bulan ke depan tidak ada masalah,” tandas Asisten Sekda Bidang Ekonomi Setda Wonosobo Sumaedi yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (Dispaperkan) Wonosobo, Selasa (28/4/2020).

Selain berupaya menjaga ketersediaan bahan pangan, Sumaedi juga menyebut saat ini Pemkab Wonosobo terus mendorong agar aktivitas petani tetap berjalan seperti biasa, meski di tengah situasi menghadapi pandemi virus korona (Covid-19).

Menurutnya, petani merupakan garda terdepan dalam upaya untuk terus mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu, petani diminta tetap beraktivitas menggarap sawah maupun kebun. Meski demikian protokol kesehatan pencegahan wabah Covid-19 tetap harus dijalankan sesuai arahan dan anjuran pemerintah.

Dijelaskan, sejumlah bahan pokok seperti sayuran, buah, hingga bumbu dapur masih harus dipenuhi para petani agar tidak sampai muncul gejolak di pasar karena kelangkaan komoditas pertanian. Selain itu, sesuai Instruksi Mendagri agar pemerintah daerah memudahkan akses keluar masuk pengiriman logistik sarana produksi pertanian, suplai bahan pangan pokok, dan komoditas ekspor pertanian juga telah dilaksanakan. Sejauh ini, seluruh distribusi bahan pokok di Kabupaten Wonosobo berjalan lancar.

Disebutkan Sumaedi, bahwa Instruksi Mendagri M Tito Karnavian terkait ketahanan pangan selama pandemi Covid-19 berisi 9, juga menginstruksikan agar pemerintah daerah mendorong para pelaku dunia usaha bidang pangan untuk tetap berkontribusi terhadap ketersediaan bahan pokok masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mendayagunakan BUMD, Koperasi, Toko Tani Indonesia, dan juga swasta agar bersinergi dalam distribusi pangan.

“Pemerintah daerah juga didorong untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui stimulus daya beli produk, bantuan langsung tunai bagi usaha ultra mikro, serta restrukturisasi kredit untuk koperasi sejalan dengan program Kementerian Koperasi dan UKM,” tambahnya.

Baca Juga  LCW Dieng Hadirkan Keceriaan Di Balai Yatim Hj Maryam

Selain itu, Sumaedi juga menyebut Mendagri meminta agar program Lumbung Pangan Masyarakat dioptimalkan. Termasuk di dalamnya pemberdayaan pekarangan lestari dan pengembangan usaha pangan masyarakat, serta mengalokasikan anggaran untuk cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD). “Terpenting, pemerintah daerah juga dituntut agar memperkuat pengawasan terhadap penyediaan maupun penyaluran bahan pangan dengan melibatkan peran satgas pangan serta masyarakat di wilayah masing-masing,” pungkasnya.

sumber:https://www.krjogja.com/

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close