Trending

IKASUKA-IH dan HMPS-IH Gelar Dialog Online Kupas Tema “Staf Khusus Millenial: Agen Perubahan atau Agen Perusahaan?”

Staf Khusus Presiden memiliki dasar hukum yaitu Perpres Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden lalu diperbarui Perpres Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Staf Khusus memiliki tugas antara lain, melaksankan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lain (Pasal 18 ayat 1), bertanggungjawab secara administratif terhadap Sekretaris Kabinet (Pasal 19 ayat 1), bertanggungjawab kepada Presiden dalam penugasan sesuai bidang (Pasal 19 ayat 3). Stafsus dibuat tidak untuk mengambil kebijakan dan keputusan.

Suasana saat diskusi via aplikasi Google Meet yang diselenggarakan oleh IKASUKA Ilmu Hukum dan HMPS-IH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada hari Senin, 27/04/2020.

Kontroversi terkait stafsus yang sebelumnya hanya berkaitan dengan salah ucap dalam suatu forum atau error impersona sekarang mulai merambah pada conflict of interest.

Kasus conflict of interest antara lain pada, Pertama, kasus Andi Taufan Garuda Putra dengan PT Amartha Mikro Fintek yang merupakan stafsus bidang ekonomi dan keuangan. Andi mengirim surat berkop Sekretariat Kabinet ke camat seluruh Indonesia yang dianalisir memiliki konflik yaitu Overlapping Kewenangan, terkait camat secara struktural seharusnya itu merupakan kewenangan Mendagri. Dan secara substansial Relawan Desa Lawan Covid-19 sendiri merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Menjurus kearah trading in influence (perdagangan pengaruh) dan juga menjurus pada maladministrasi.

Kedua, kasus Adamas Belva Syah Devara Co-Founder dan CEO Ruang Guru. Perusahaan miliknya (PT. Ruang Raya Indonesia) mengelola Kartu Pra Kerja yang merupakan program pemerintah yang menyedot APBN Rp. 20 Triliun rupiah. Penyebab konflik dikarenakan beliau merupakan stafsus presiden dan bertabrakan antara birokrasi pemerintahan dan bisnis. Ketiga, kasus Gracia Billy Yosaphat Membrasar dengan PT Papua Muda Inspiratif, sempat mengajukan dana ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir ( LPDB) Koperasi dan UMKM (KUKM) melalui mekanisme koperasi. Serta mencantumkan jabatan staf khusus presiden setara dengan menteri di akun LinkedIn miliknya, hal – hal yang menimbulkan konflik ialah pelanggaran etika, kurangnya pemahaman akan kenegaraan dan organisasi pemerintahan.

Baca Juga  Kasus Corona di Magelang Bertambah 2 Orang, 1 dari Klaster Gowa

Pembentukan Staf Khusus Millenial melihat suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia diprediksikan akan mencapai kondisi “Bonus Demografi”. Ihwal ini menjadi salah satu alasan dibentuknya atau dibuatnya “Staf Khusus Millenial”. Selain itu, berdasarkan catatan Bappenas (2018) yang menunjukkan bahwa penduduk Indonesia akan mencapai kondisi ‘bonus’ demografi pada tahun 2030 mendatang, dimana diperkirakan jumlah penduduk lansia atau 60 tahun keatas hanya mencapai 19,85% selebihnya adalah penduduk pada usia muda dan produktif.

Ini merupakan suatu peluang dan sekaligus tantangan bagi pemuda Indonesia. Masuknya pemuda dalam lingkaran pemerintah tidak memungkiri bahwa terjadi ketidakpatutan dalam mengemban tugasnya, hal ini karena tidak ada uji kepatutan dan juga takaran dalam pembentukan “Staf Khusus Millenial”. Ini yang menjadikan tantangan bagi kaum pemuda untuk terus belajar lebih baik, agar pemuda Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam ‘persaingan global’, terutama di sektor ekonomi dan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, Ikatan Keluarga Alumni Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (IKASUKA Ilmu Hukum) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi lmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (HMPS-IH), menyelenggarakan kegiatan “Diskusi Publik Online” dengan tema “Staf Khusus Millenial: Agen Perubahan atau Agen Perusahaan? Menyambut Perubahan Indonesia” yang diselenggarakan pada Hari Senin, 27 April 2020, jam 14.00 WIB – 17.00 WIB melalui live aplikasi daring “Google Meet”.

Ketua IKASUKA Ilmu Hukum M. Jamil, S.H. mengucapkan bahwasannya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memupuk nalar kritis pemuda agar bisa turut serta dalam memberikan solusi untuk persoalan yang dihadapi bangsa saat ini. “Pemuda dan mahasiswa harus ambil bagian merancang, mendiskusikan, serta memberi solusi atas persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Karena pemuda masih jernih nalar berfikirnya, jadi pasti akan lebih tajam dalam memberikan pandangannya,” ucap Jamil usai diskusi berlangsung.

Baca Juga  Keluhkan Koordinasi Penanganan COVID-19, Paguyuban Kades Wonosobo Datangi SEKDA

Hal yang sama, juga diutarakan oleh Ketua HMPS-IH Yusron Al-Mustofha. “Kegiatan ini diharapkan dapat memunculkan pemahaman yang memadai bagi pemuda tentang pentingnya peran pemuda untuk mendiskusikan ulang untuk menentukan arah perubahan bangsa ini,” beber Yusron.

Dalam kegiatan diskusi daring ini, menghadilkan Pemateri 4 orang, diantanya Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc. (Pengurus IKASUKA Ilmu Hukum / Dosen dan Praktisi Hukum), sub tema yang disampaikan adalah “Kajian Kebijakan dan Hukum Staf Khusus Presiden”.

Bagus menyebutkan bahwasannya Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara Indonesia menurut UUD 1945. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden, perlu membentuk Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Namun dalam pelaksanaannya, kata Bagus membenberkan Staf Khusus yang ditunjuk presiden tidak terlepas juga dengan kontrovelsialnya, seperti yang terjadi pada Staf Khusus Milenial.

“Beberapa hal kontrovelsial yang merebak, merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Selama ini kontroversi stafsus Presiden hanya berkaitan tantang salah ucap dalam menyampaikan katakata di forum. Tetapi sekarang tidak lagi permasalahan error inpersona dalam beretorika semata, melainkan sudah merebak ke dalam conflict of interest. Kurang pantas jika hal ini dilakukan oleh staf khusus Presiden. Tetapi kurang sinerginya Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam maksud penunjukan stafsus Presiden millenial, menjadi salah satu dasar juga bahwa “mereka juga menjadi korban regulasi,” ungkap Bagus.

Pemateri kedua, Agus Baha’udin, M.H. (Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), menyampaikan sub tema “Urgensi dan Sisi Kekurangan maupun Kelebihan Stafsus Milenial”. Pemateri ketiga, Aidil Afdan Pananrang, S.T. (Wasekjen Infokom PB HMI), menyampaikan sub tema “Sepak Terjang Stafsus Milenial dalam Era Jokowi”. Pemateri keempat, Ikhlas Alfarisi (Host Kata Pemuda Podcast / Kader Front Perjuangan Pemuda Indonesia) menyampaikan sub tema “Kritik Peran Pemuda Dalam Perubahan Indonesia”. Didampingi oleh moderator (Host) Mohammad Reza Lukman Hakim, S.H., M.M., CMA. (Pengurus IKASUKA Ilmu Hukum / Founder Young Indonesian Foundation).

Baca Juga  PKB Kota Jogja Salurkan Bantuan Untuk Masyarakat Terdampak COVID-19 Melalui PCNU Kota Jogja

Dialog berlangsung dengan lancar, para peserta pun begitu antusias dalam mendengarkan, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang memupuk interaksi antara peserta dan pemateri yang dianulir melalui moderator. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close