Data Pemerima BST Semrawut, Komisi A DPRD Wonosobo Gelar Rapat Dengar Pendapat

MAYODO.ID -Komisi A DPRD Wonosobo menggelar Rapat Gelar Pendapat (RDP) di ruang Badan Angaran kantor DPRD setempat, Senin (18/05/2020). Rapat tersebut digelar untuk mendengar pendapat eksekutif terkait semrawutnya pemberian dana bantuan terhadap masyarakat terdampak Covid-19.

Ketiga lembaga pemerintahan yang diundang dalam rapat, yaitu pemerintahan desa, Dinas Sosial (Dinsos), dan Badan Pusat Statistik (BPS) saat dimintai keterangan terkait permasalahan tersebut justru saling lempar kesalahan.

“Kita sebenarnya ingin mengevaluasi secara menyeluruh terkait data ini. Kan bisa lihat sendiri. Banyak keluhan dimana mana. Ini jadi PR serius buat kita. Kalau ini tidak akhirnya tidak segera dibereskan, ya akan kembali seperti ini,” kata Ketua Komisi A, Suwondo Yudhistiro setelah ditemui seusai rapat.

Dirinya menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, antar instansi harus saling bertanggungjawab. Dengan tidak melempar kesalahan terhadap salah satu instansi. Namun menurutnya terkait bantuan yang turun dari Kementrian sosial, BPS selaku penyaji data awal harus bisa bertanggungjawab. Hal itu berkaitan dengan petugas yang melakukan pencacahan dilapangan.

“Jangan sampai orang yang melakukan pencacahan dilapangan ini orang dari luar desa. Yang tidak tahu menahu soal kondisi sosial masyarakat di daerah tersebut,” terangnya.

Oleh karena itu, pendataan yang dilakukan harus saling berkoordinasi antar satu instansi dengan instasi yang lain. Seperti Dinas Sosial dalam hal ini terus melakukan pendampingan terhadap jalannya proses pendataan dilapangan. Terlebih pengawalan itu wajib dilakukan saat ada Verifikasi Validasi (Verval) yang telah dijadwalkab oleh Dinsos.

“Verval itu seharusnya sudah dilakukan secara periodik. Maka seharusnya Pemkab melakukan pendampingan itu secara kontinyu,” jelasnya.

Sebab hingga saat ini, dari 265 desa yang ada di Kabupaten Wonosobo, baru sekitar 138 desa yang telah melakukan verval. Artinya selama ini, pendampingan verval tidak berjalan dengan baik.

Baca Juga  Bangun Jalan Penghubung Dua Kecamatan, TMMD di Pungangan Resmi Ditutup

Namun Plt Kepala Dinsos, Tarjo menampik hal tersebut. Pihaknya mengaku bahwa penekan terhadap desa untuk segera menyelesaikan verval terus dilakukan. Terlebih bantuan yang akan diterima masyarakat itu berasal dari berbagai sumber.

“Yang pendataan BST dari Kemensos ini dianggap tidak valid karena menggunakan data tahun 2015. Tadi saya sampaikan ada yang sudah verval, ada yang sudah jadi tapi belum masuk server. Ada juga yang belum selesai,” katanya.

Hal tersebut yang menjadikan masalah dilapangan. Sebab ada orang yang sebenarnya sudah tidak berhak menerima, tapi masih mendapat bantuan. Misalnya adanya ASN, orang yang sudah mampu yang masih menerima. Sementara ada orang yang benar benar tidak mampu justru tidak menerima.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Wonosobo (PKKW), Bambang Purwoko menyebutkan bahwa desa telah melakukan verval dalam beberapa tahun ini. Menurutnya kesalahan yang terjadi dalam pendataan itu diakui karena tidak adanya koordinasi antar instansi. Sehingga banyak dari mereka yang berjalan sendiri sendiri.

“Makanya kesimpulan dari rapat tadi itu membahas bagaimana bantuan yang segera akan turun ini, desa bisa ikut didampingi. Sehingga bisa tepat sasaran,” pungkasnya. (Ar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close